METROPOLISHUKUMINDONESIATV,PALEMBANG – Massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KAR Sumsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari desakan agar salah satu pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengundurkan diri dari jabatannya, audit proyek-proyek pemerintah, hingga dugaan ketidaktransparanan penerimaan pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
Koordinator Aksi KAR Sumsel yayan joker didampingi reza mars,hendri zikwan dan Malvin Che mengatakan pihaknya meminta agar mekanisme evaluasi terhadap pejabat publik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat publik yang dinilai memiliki berbagai persoalan yang harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.
Mekanismenya dapat dilakukan melalui jalur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, saat berorasi.
Ia menilai sejumlah program yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum terealisasi secara maksimal. Karena itu, KAR Sumsel mendesak adanya langkah evaluasi terhadap kinerja pejabat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam proses penerimaan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait proses penerimaan pegawai yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka. Jika benar demikian, tentu hal ini perlu menjadi perhatian karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja,”
KAR Sumsel juga meminta Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi OPD yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Menurut mereka, transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Dalam aksinya, massa turut menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Palembang, seperti banjir, kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, hingga kualitas pelayanan publik.
“Kami telah bersepakat untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Setiap pekan kami akan turun ke jalan menyampaikan berbagai persoalan yang kami temukan maupun laporan yang kami terima dari masyarakat,”
Dalam hal ini Korlap menegaskan agar segera copot kepala Damkar dan Penyelamatan yang tidak transparan penerimaan pegawai jasa lain perorangan (PJLP) aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami hadir bukan karena kebencian kepada siapa pun, tetapi karena kepedulian terhadap Kota Palembang. Aspirasi masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti agar tata kelola pemerintahan semakin baik,”
seluruh kepala OPD yang dinilai tidak serius menjalankan tugas harus dievaluasi. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin pemerintah lebih profesional, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan yang menjadi sorotan harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar janji,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kota Palembang melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kota Palembang, Robert Edison Hendri, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib.
“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Seluruh tuntutan yang disampaikan akan kami teruskan kepada Wali Kota Palembang melalui pimpinan Satpol PP,” kata Robert.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kota Palembang, Riasin, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan massa aksi, khususnya terkait dugaan ketidaktransparanan penerimaan pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
“Inspektorat akan melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Riasin.
Aksi KAR Sumsel berakhir setelah perwakilan massa menyerahkan tuntutan kepada pihak Pemerintah Kota Palembang dan Inspektorat. Namun, koalisi tersebut menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui aksi lanjutan yang direncanakan seminggu sekali di kantor walikota yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan sampai Revolusi.(*)
